EDITORIAL MEDIA INDONESIA:

Menjaga Kebebasan dalam Berkeyakinan

Sabtu 19/1/2008

AKHIRNYA pemerintah mencabut larangan ajaran Ahmadiyah. Melalui Badan Koordinasi Pengkajian Ajaran dan Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) Pusat, awal pekan ini, pemerintah memutuskan tidak melarang lembaga berkeyakinan tersebut.

Keputusan itu, meskipun agak terlambat, adalah langkah tepat dan benar. Tepat, karena merevisi kekeliruan Bakor Pakem pada 2005 yang melarang Ahmadiyah dikembangkan di Indonesia. Benar, karena Ahmadiyah, selaku organisasi massa, secara resmi telah mendaftar di Depdagri sejak 1953.

Wajar bila tidak seluruh komponen masyarakat menerima keputusan pemerintah itu. Termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tetap menyatakan Ahmadiyah sesat dan bertentangan dengan Islam.

Merupakan hak sepenuhnya bagi MUI untuk menjaga konsistensi fatwa terkait dengan Ahmadiyah yang telah dibuat sejak 1980. Itu pun sikap yang harus dihargai. Demikian pula sikap sejumlah kelompok pengunjuk rasa yang tidak setuju terhadap Ahmadiyah.

Yang tidak boleh ditoleransi adalah penyegelan aset dan kekerasan terhadap pengikut Ahmadiyah serta aliran lain di seluruh negeri.

Itu bukanlah pembenaran teologis terhadap keyakinan dan ajaran dari kelompok yang difatwakan telah sesat atau menyimpang. Itu juga bukan pembelaan terhadap Ahmadiyah atau kelompok-kelompok lain yang membawa simbol-simbol keagamaan dengan tafsir berbeda-beda.

Itu adalah penekanan kembali bahwa konstitusi negeri ini menjamin kebebasan setiap individu untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bahwa setiap warga juga berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, bersikap sesuai dengan hati nurani, terkait dengan kepercayaan dan agama yang dianut.

Karena itu, sungguh kesalahan besar bila para penganut aliran keagamaan dan kepercayaan yang dianggap sesat dianiaya. Kekerasan terhadap mereka adalah tindakan kriminal yang tidak saja melanggar undang-undang, tetapi juga konstitusi.

Merupakan kewajiban negara melindungi hak setiap warga dalam menunaikan keyakinan dan kepercayaan. Konsekuensinya, pemerintah harus menjaga iklim kondusif dalam dimensi sosial yang menjadi implikasi pelaksanaan kepercayaan dan keyakinan seluruh warga.

Pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla agar seluruh komponen masyarakat menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap Ahmadiyah dan perusakan tempat-tempat ibadah tidak saja perlu, tetapi harus dan mendesak dilaksanakan. Demikian pula perintah Wapres kepada Kapolri dan pemda di seluruh negeri untuk segera menghentikan dan menindak pelaku berbagai aksi kekerasan itu.

Pemerintah atas nama negara harus melakukan tindakan tegas terhadap siapa pun yang melakukan pemaksaan dan kekerasan. Itu bukan untuk membenarkan ajaran Ahmadiyah dan berbagai aliran itu dalam tafsir teologis, melainkan karena hak dan kebebasan memilih dan menjalankan keyakinan serta kepercayaan sesuai hati nurani dijamin konstitusi.

Di sana ada ruang privat, ruang paling personal bagi manusia sebagai makhluk untuk memilih menjalankan hubungan vertikal dengan Sang Khalik, dengan segala keragaman cara.