BBM
Indonesia Keluar dari OPEC, Ada Apa?
Oleh: Hidayatullah Muttaqin
Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro kepada Kompas (28/5) menyatakan Indonesia keluar dari Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC). Purnomo mengaku telah menandatangani surat pengajuan keluar dari anggota OPEC. Menurut Purnomo, status Indonesia sebagai negara pengimpor minyak dengan tingkat produksi yang terus menurun menyebabkan Indonesia memiliki perbedaan kepentingan dengan OPEC.
Pemerintah Lakukan Pelanggaran Konstitusi
Laporan Khusus
Ismail Yusanto: Liberalisasi Migas dan BBM Melanggar Hukum Allah
Jurnal-ekonomi.org :: “Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum”, demikian ungkapan yang sering kita dengar dari petinggi negara dan aparaturnya. Tapi apa jadinya negara ini jika pelanggaran hukum yang ditindak hanyalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh rakyat kecil sementara pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa atau memiliki banyak uang dibiarkan berlalu begitu saja.
JUBIR HTI: Liberalisasi Sektor Migas Sangat Mengkhawatirkan
Kebijakan pemerintah menaikan harga BBM merupakan buah dari liberalisasi sektor migas khususnya dan sektor ekonomi pada umumnya. Menurut Ismail Yusanto, liberalisasi sektor migas di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan.
Komentar Pemerintah Makin Provokativ, Ada Apa?
Ada fenomena yang semestinya diamati secara serius, yakni bentuk respon pemerintah, khususnya komentar Wapres Yusuf Kalla yang akhir-akhir ini cenderung provokatif. Rupanya tidak ada cara lain bagi “negarawan” ini untuk berkomentar selain dengan cara itu. Apakah ada udang dibalik batu?
Hady Sucipto: Pemerintah Sudah Tidak Punya Nurani Lagi
Pemerintah sudah memukulkan palu tada kebijakan penaikan harga BBM secara resmi dilakukan pemeritah. Menanggapi kebijakan pemerintah ini, ekonom Universitas Islam Bandung Hady Sucipto yang dihubungi Jurnal Ekonomi Ideologis mengatakan, “pemerintah sudah tidak lagi memiliki hati nurani, tidak mendengar penolakan rakyat untuk penangguhan kenaikan BBM”. Menurut dosen Studi Pembangunan Unisba ini, kenaikan harga BBM berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa dimana kenaikannya jauh lebih besar dibandig kenaikan harga BBM.
HTI Kalsel dan KPSI Kalsel Desak DPRD Bertindak Nyata Menolak Penaikan BBM
DPRD Kalsel Gelar Konferensi Pers Menolak Kebijakan Pemerintah
Jurnal-ekonomi.org – Sebagai respon atas kebijakan zalim pemerintahan SBY-JK, HTI Kalsel dan KPSI Kalsel pada hari Rabu (21/5) mengirimkan delegasi untuk menemui pimpinan DPRD Kalsel. Delegasi HTI Kalsel diwakili Ust. Hidayatul Akbar (Humas HTI Kalsel) dan Hidayatullah Muttaqin (Departemen Politik HTI Kalsel) sedangkan KPSI Kalsel diwakili oleh Dr. Hasan Zein. Di samping dari HTI da KPSI, elemen mahasiswa dari Gema Pembebasan Unlam juga mengirimkan delegasinya menemui pimpinan DPRD. Di gedung DPRD, mereka diterima wakil pimpinan DPRD Kalsel Riswandi.
KARENA AMNESIA PEMERINTAH LUPA RAKYAT
Kebijakan zalim pemerintah yang sudah melampaui batas dengan menaikan harga BBM diakibatkan oleh penyakit ‘amnesia’ yang diderita pemerintah. Menurut Hidayatullah, “Amnesia pemerintah adalah penyakit yang menyebabkan pemerintah lupa siapa dirinya, lupa bahwa dirinya adalah penanggungjawab dan pengatur urusan rakyatnya, lupa bahwa dirinya harus melindungi dan mensejahterakan rakyatnya”.
file presentasi – AMNESIA PEMERINTAH: Refleksi Negara yang Gagal Mengelola Migas untuk Kesejahteraan Rakyat
DPD I HTI Kalsel bekerjasama dengan KPSI Kalsel pada Selasa, 20 Mei 2008 lalu menyelenggarakan DIALOG POLITIK EKONOMI: Pro Kontra Penaikan Harga BBM, Apa Akar Masalahnya?
Berikut file presentasi yang dibawakan oleh Hidayatullah Muttaqin dengan judul AMNESIA PEMERINTAH: Refleksi Negara yang Gagal Mengelola Migas untuk Kesejahteraan Rakyat. Makalah Syahrituah Siregar dapat dibaca pada halaman ini: Subsidi BBM Dinikmati Orang Kaya, Apa Maka Sebenarnya? dan Konfrotasi Keadilan BBM
Subsidi BBM Dinikmati Orang Kaya, Apa Makna Sebenarnya?
oleh: Syahrituah Siregar
Headline BPost, 13 Mei 2008 yang berjudul Subsidi Bagi Orang Kaya Rp.300T mengangkat tema yang sering dijadikan propaganda pendukung pencabutan subsidi BBM disamping subsidi yang dibakar rakyat. Makna yang dibangun dengan ini adalah betapa sia-sianya nilai tersebut untuk dibagikan kepada kalangan mampu ditengah merebaknya kemiskinan dan pengangguran.
Masya Allah! Pemerintah Sangat Liberal
Masya Allah, pemerintah sudah sangat melampaui batas. Pemerintah memandang BUMN laksana barang dagangan yang dapat dijual secara obral dengan sistem partai atau pun eceran. Pemerintah tidak memandang bagaimana mengadakan (memproduksi) barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Bukankah berbagai kelangkaan barang kebutuhan pokok telah terjadi tahun 2007 lalu dan awal tahun ini?
