Jurnal Ekonomi Ideologis
BLBI
Perampokan Harta Negara di Era Reformasi [bagian II]
Reformasi politik ekonomi oleh IMF menjadikan Indonesia sebagai ladang penjarahan. Parahnya penjarahan tersebut dilegalisasi oleh pemerintah dalam bentuk kepres dan disetujui oleh DPR. Sangat kuat indikasi kerja sama asing, korporat, politisi, birokrat, untuk melegalkan perampokan harta negara. Berbagai argumentasi liberal digunakan untuk membenarkan penjualan aset-aset negara dan pengkaplingan SDA.
Pembebasan Obligor: Pembebasan Kapitalisme
oleh: Hidayatullah Muttaqin Koran Republika edisi Jum’at 8 Januari 2004 memuat berita dengan judul “Lagi, Delapan Obligor Dibebaskan”. Dalam berita itu, disebutkan bahwa rekomendasi BPPN yang menyatakan delapan obligor telah melunasi utangnya diterima Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). Dengan penerimaan KKSK ini, maka otomatis para obligor dinyatakan bebas dari tuntutan utang oleh negara dan terhindar [...]
